TOMOHON (wartasulut.co.id) — Dugaan Tindak Pindana Korupsi (Tipikor) di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tomohon yang dilaporkan Adrian Pusungunaung ke Polres Kota Tomohon beberapa waktu lalu, sudah masuk pada tahap penyelidikan. Hal tersebut diungkapkan, Kapolres Kota Tomohon, AKBP Arian Primadanu Colibrito SIK MH.
“Laporan tersebut, sementara dipelajari dan lidik. Kemungkinan, pekan depan sudah ada yang dipanggil untuk dimintai keterangan,” kata Calibrito.
Terkait kasus tersebut, Ketua LSM Inakor Dolly Wenas menyampaikan dukungan terhadap Polres Kota Tomohon untuk mengusut tuntas laporan tersebut.
“Sudah ada laporan resmi, diharapkan Polres Kota Tomohon mengusut kasus ini dengan Profesioanal dan Proporsional,” ujar Wenas.
Ditambahkannya, apabila terbukti benar dan terdapat penyalahgunaan anggaran yang berpotensi merugikan uang negara. Penyidik jangan takut menetapkan mereka yang terlibat sebagai tersangka.
“Kami akan mengawal laporan tersebut hingga ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor. Harus diseriusi, karena dana yang berada di Komindo Kota Tomohon tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jadi harus jelas pertanggungjawabannya,” tambah Wenas.
Sementara itu, selaku pelapor, Adrian Pusungunaung mengungkapkan, bahwa laporannya tersebut jika di usut profesioanal oleh penyidik akan menyelamatkan uang negara. Karena bukan sedikit anggaran di tahun 2021-2022 hingga awal tahun 2023 yang digunakan Diskominfo Kota Tomohon untuk kerjasama dengan media, yang diduga dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kan sudah ada dasaranya yakni Peraturan Wali Kota (Perwako). Tapi, kenapa dikesampingkan dan bahkan menciptakan aturan non teknis. Ingat! Perwako itu adalah produk hukum, seharusnya kerjasama dengan media massa itu harus mengikuti aturan tersebut,” ungkap Pusungunaung.
Dia juga menjelaskan, bahwa seusai bukti-bukti yang dia dapatkan, telah terjadi penyalahgunaan angggran dan penyalah gunaan wewenang.
“Atas dasar itulah saya melaporkan oknum Kadis kominfo yang saya duga kuat turut terlibat dalam pembayaran media yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Perwako,” tukasnya.
Diketahui, laporan tersebut terkait pengelolaan anggaran APBD 2021-2023 di Dinas Kominfo Tomohon. Ia melaporkan terkait pembayaran kontrak media yang tidak sesuai aturan. (erl)
Komentar