TOMOHON (wartasulut)—Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak CA membuka kegiatan Koordinasi Terpadu Lintas Program dan Lintas Sektor Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon, bertempat di Aula Naga Mas Tomohon, Senin (15/04/2019).
Dalam sambutanya Wali kota menyampaikan pada era globalisasi, pembangunan kesehatan di Indonesia lebih menitik beratkan pada aspek preventif dan promotif dengan tidak meremehkan aspek kuratif dan rehabilitatif, derajat kesehatan merupakan pilar utama selain ekonomi dan pendidikan yang akan membangun kualitas suatu bangsa, oleh karena itu, dibutuhkan proses pembangunan kesehatan masyarakat yang berkesinambungan dan intensif.
“Dalam rangka membangun kesehatan masyarakat Indonesia, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan meluncurkan beberapa program yang diharapkan akan semakin mempercepat proses pembangunan kesehatan di Indonesia, salah satunya adalah dengan meluncurkan program BOK (Bantuan Operasional Kesehatan), definisi dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah bantuan dana dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu pemerintah Kota Tomohon melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan,” ujar Eman.
“Maka dari itu pemerintah ingin meningkatkan peran Puskesmas melalui upaya merevitalisasinya yaitu menjadikan Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan wilayah berwawasan kesehatan dan sebagai pusat layanan kesehatan primer,” tukasnya.
BOK diharapkan akan semakin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang sehat. Semua itu tidak akan sukses tanpa adanya kontribusi dari semua pihak termasuk juga masyarakat, intinya Puskesmas menyelenggarakan kegiatan kesehatan yang promotif dan preventif bukan pengobatan dan rehabilitasi penderita sesuai standar pelayanan minimal, Puskesmas dan jaringannya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan terdepan yang bertanggung jawab di wilayah kerjanya.
Penyaluran dana BOK merupakan salah satu bantuk tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesehatan bagi masyarakat di pedesaan/kelurahan khususnya dalam meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif guna tercapainya terget Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, sebagai tolak ukur urusan kewenangan wajib bidang kesehatan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah.
Hadir sebagai narasumber mewakili Kajari Tomohon Kasie Intel Kejari Tomohon Wilke Rabeta SH, kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon Dr Deesje Liuw M Biomed, serta para peserta yang berasal dari seluruh Puskesmas di Kota Tomohon. (sml)
Komentar