TOMOHON (wartasulut) – Pemkot Tomohon menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dilaksanakan di Lantai III Kantor Wali Kota Tomohon, Senin (27/2/2017).

Wakil Wali Kota Tomohon, Syerly Adelyn Sompotan dalam sambutannya mengatakan, untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

“Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan LPPD kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada DPRD dan Informasi LPPD kepada masyarakat,” kata Sompotan.

Dia juga menjelaskan, informasi LPPD dimaksudkan untuk digunakan pemerintah sebagai dasar melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah.

‘’Saya harap  semua peserta agar mengikuti rapat koordinasi ini dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga dapat memahami dan mengerti pentingnya LPPD yang juga merupakan indikator untuk memperoleh penilaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tomohon, Syske Wongkar SPd dalam laporannya menjelaskan bahwa maksud dan tujuan Rapat Koordinasi LPPD Kota Tomohon ini untuk memberikan pemahaman yang baik dan benar tentang pentingnya LPPD.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh nara sumber dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Danni Tamara SSTP sebagai Kasubag Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kapasitas Daerah, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Ir Harold Viktor  Lolowang MSc. Asisten Bidang Perekonomian Ronni Lumowa SSos MSi, Asisten Bidang Umum Novi Politon SE serta para peserta masing-masing kepala SKPD bersama penyusun. (erl)