TOMOHON (wartasulut)—Sekretaris Kota Ir Harold Lolowang MSc mewakili Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak CA membuka kegiatan bimbingan dan konsultasi reviu LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Tahun 2019 bagi Inspektorat se-Provinsi Sulawesi Utara yang digelar di Grand Master Resort Tomohon, Rabu (5/2/2020).
Kegiatan ini dilaksanakan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara kerjasama dengan Inspektorat Kota Tomohon.
Pembukaan kegiatan ditandai dengan penyamatan tanda peserta, dan untuk diketahui kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari, 5 – 7 februari.
Lolowang saat membuka kegiatan menjelaskan bahwa reviu atas LKPD dilakukan untuk memberikan keyakinan atas kualitas LKPD dan dilakukan dalam rangka penyusunan pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan dimana pernyataan tanggung jawab tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
“Apabila Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang melakukan reviu menemukan bahwa terdapat kekurangan, kesalahan dan penyimpangan dari Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lainnya, maka APIP memberitahukan hal tersebut kepada entinitas yang direviu untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” ujar Lolowang.
“Adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan APIP dalam melaksanakan reviu LKPD, sehingga hasil pemeriksaan laporan keuangan, akan memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan”, ucap Lolowang.
Inspektur Kota Tomohon Jeane Bolang SH MH, lewat Sekretaris Inspektorat Herry Rindengan SH selaku ketua tim kerja kegiatan ini mengatakan tujuan kegiatan ini diantaranya adalah untuk peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah dan kualitas LKPD, selain itu sebagai sarana komunikasi antara APIP se-Provinsi Sulut.
Kepala BPKP Provinsi Sulut Sofyan Antonius Ak MM CA QIA berharap kepada jajaran Inspektorat sebagai peserta, benar-benar mengikuti kegiatan ini dengan baik, sehingga dapat mengawal reviu LKPD dan standar akuntasi pemerintah, dan tentu hal ini terus menjadikan Pemerintah menuju lebih baik lagi dalam proses pengelolaan keuangan. (sml)
Komentar