TOMOHON, (wartasulut)—Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon Ir Miky JL Wenur MAP (MJLW) mengungkapkan, dengan diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk keenam kalinya secara berturut, tentunya harus ada dampak positif di masyarakat seperti meningkatkan kesejahteraan.
‘’Paling tidak ada pengurangan angka keminsikan di Kota Tomohon. Tentunya, pemerintah bersama-sama elemen terkait secara bersama-sama meningkatkan kesejahtreraan mayarakat Kota Tomohon,’’ ungkap Wenur yang terus konsern dengan kesejahteraan rakyat.
Sebagai wakil rakyat lanjutnya, sudah menjadi tugas pokok untuk memperjuangkan rakyat di Lembaga legislative. Salah satunya dengan terus mendorong adanya anggaran untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga bisa mensejahterakan masyarakat.
‘’Kepada para anggota dewan, baik yang ada saat ini maupun yang akan bertugas ke depan, supaya terus meningkatkan kinerja dengan berpegang pada tiga tugas pokok yakni legislasi, budgeting serta pengawasan. Fungsi pengawasan harus lebih ditingkatkan,’’ tukas Wenur. (sml)
Komentar