MINUT (wartasulut.co.id) — Potensi pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan muncul, diantaranya Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Politik Uang, Identitas Politik, Penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Kampanye dan Hoax.
Hal tersebut diungkapkan, Dr Jericho D Pombengi, SSos, MSi saat memberikan materi pada kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemilu Partisipatif oleh Media, Organisasi Masyarakat dan Pemilih Perempuan Dalam Rangka pemilihan tahun 2024, yang dilaksanakan di Hotel Sutan Raja, Minahasa Utara (Minut), Jumat (26/07/24).
“Bicara soal Netralitas ASN. Pada perhelatan pemilu yang baru kita lalui. Tak sedikit ASN yang kedapatan bahkan secara terang-terangan memberi dukungan ke salah satu calon legislatif. Jadi, memasuki Pilkada serentak tahun 2024 ini, Netralitas ASN itu ‘Nonsen’. Hal ini yang harus diawasi secara serius,” kata Pombengi.
Dia menjelaskan, bahwa kekuatan ASN dipastikan akan dimainkan oleh calon incumbent yang ikut bertarung dalam Pilkada.
“ASN harus memahami Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Disitu sudah sangat jelas, jika terlibat dalam politik praktis ada hukumannya,” jelasnya.
Dia juga mengingatkan, untuk masalah netralitas, harus juga diawasi hingga ke perangkat di kelurahan. Dimana, para Kepala dan Wakil Lingkungan disetiap kelurahan itu, meski bukan ASN namun digaji lewat APBD.
“Karena dibiayai negara, harus netral. Saya mengajak kita semua bersama Bawaslu, untuk mengawasinya. Agar, Pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024 nanti menjadi Pilkada yang jujur, adil dan berkualitas. Dan boleh menghasilkan pemimpin yang tulus jalankan amanah rakyat,” tukasnya. (erl)
Komentar