TOMOHON (wartasulut)–Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon menggelar Konsultasi Publik Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021, di Command Center, Senin (6/07/2020).
Kegiatan ini diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Drs Gerardus E Mogi.
Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak CA dalam sambutannya yang di bacakan oleh Sekretaris Daerah Kota Tomohon Ir Harold V Lolowang MSc mengatakan salah satu hal yang diamanatkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 354 adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Konsultasi publik merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Tomohon dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam hal penyusunan kebijakan daerah serta keterkaitan dengan penganggaran di daerah,” ujar Lolowang.
Penyusunan KUA PPAS berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon tahun 2021 yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya dokumen tersebut diajukan ke DPRD untuk dibahas bersama dan memperoleh persetujuan bersama dan pada akhirnya menghasilkan APBD Kota Tomohon tahun 2021.
Tema pembangunan daerah Kota Tomohon tahun 2021 adalah ‘’mempercepat pemulihan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata melalui penguatan SDM, peningkatan layanan dan infrastruktur”. Hal tersebut menggambarkan secara umum apa yang menjadi fokus Pemerintah Kota Tomohon di tahun 2020.
Begitu pula dengan isu strategis terkait pembangunan Kota Tomohon tahun 2021 yakni penguatan ketahanan ekonomi dan daya saing pasca pandemi Covid-19, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan sosial, pengembangan pariwisata, peningkatan dan pengembangan infrastruktur, pengoptimalan ketersediaan sumber daya alam dan peningkatan pelayanan publik akan menjadi acuan dalam pengambilan arah kebijakan daerah dan yang lainnya.
“Wali kota mengapresiasi masyarakat yang turut ambil bagian serta memberikan masukan dalam konsultasi publik ini, karena Kota Tomohon bukan hanya milik pemerintah tapi seluruh masyarakat Kota Tomohon. sehingga pembangunan daerah yang kita cintai ini menjadi tanggung jawab bersama. Diharapkan masyarakat bukan hanya menjadi objek tapi sekaligus juga menjadi subjek dalam pembangunan Kota Tomohon,” lanjut Lolowang.
Pemateri dalam konsultasi publik ini yakni Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Ir Jenny Karouw Msi. Kegiatan ini diikuti Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak CA bersama Wakil Wali kota Syerly Adelyn Sompotan, Ketua DPRD Kota Tomohon Djemmy J Sundah SE bersama jajaran Pemerintah Kota Tomohon serta tokoh-tokoh masyarakat. (sml)
Komentar