TOMOHON, (wartasulut)—Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman SE AK diwakili Asisten Perekonomian Ir Djoike Karouw Msi menghadiri Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, bertempat di Aula Rumah Dinas Wali kota Selasa(09/04/2019).
Wali kota dalam sambutan yang dibawakan Asisten Perekonomian mengatakan, sosialisasi mengenai PP No 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dilaksanakan untuk melaksanakan ketentuan pasal 353 dalam rangka memberi kepastian hukum terhadap tata cara pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 383 UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
“Penerapan pp No 12 tahun 2017 sangatlah penting kita implementasikan dalam lingkup pemerintahan daerah khususnya untuk pemerintah daerah Kota Tomohon,” ujar Karouw.
Tujuan pelaksanaan sosialisasi meliputi; mencapai komitmen bersama dan turut berperan aktif dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah, menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta menuju pelaksanaan tugas yang berkualitas dan pelayanan yang prima serta tertib administratif, mewujudkan pemerintahan yang maju mandiri, bertanggung jawab dan martabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila.
“Saya berharap agar kegiatan ini dapat menjadi langkah yang baik untuk terwujudnya fungsi pembinaan dan pengawasan yang efektif serta bertintegritas dalam melaksanakan tugas pokok masing-masing di lingkungan pemerintah Kota Tomohon,” lanjut Karouw.
Tampak hadir Narasumber Bapak Frangky Zachawerus SH MH selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara, jajaran pemerintah Kota Tomohon dan hadirin undangan. (sml)
Komentar