TOMOHON, (wartasulut) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon melakukan konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Kamis (12/4/2018).

Konsultasi yang dilakukan di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemendagri tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Tomohon, Miky Wenur bersama Panitia Khusus (Pansus) Perubahan Atas Perda Nomor 1/2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Tomohon kepada PDAM dan Perda Nomor 12/2016 tentang Perubahan Pertama Perda Nomor 1/2014.

Rombongan diterima Kepada Seksi (Kasi) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Anto Sujatmiko, didampingi Judika Hutabarat dan Ferly Sisnandu, bertempat di ruang Rapat Kemendagri RI.

”Kami melakukan konsultasi agar nantinya Perda yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,” kata Wenur seraya menambahkan hasil konsultasi ini akan dibahas lebih lanjut untuk penetapan Peraturan Daerah.

Dalam penjelasannya, Sujatmiko mengatakan, setelah memperoleh dana penyertaan modal, maka PDAM Kota Tomohon nantinya memberikan deviden ketika pelayanan kebutuhan air bersih masyarakat sudah mencapai minimal 80 persen.

Sehari sebelumnya, Pansus  telah melakukan konsultasi di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM. Konsultasi dipimpin Ketua Pansus Erens Kereh AMKL sihadiri para anggota Pansus, Direktur PDAM Tomohon Marthen Gosal ST bersama jajaran.  (erl)