TOMOHON (wartasulut) — Wakil Wali Kota Tomohon, Syerly Adelyn Sompotan resmi menutup kegiatan pembinaan perbendaharaan terhadap pengelolaan keuangan daerah – in house training yang digelar di hotel Ibis Manado, Rabu (23/11/2016).
SAS mengatakan pengelolaan keuangan daerah harus mengikuti ketentuan dan menghasilkan out put dan out come yang efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta harus dikelolah oleh para petugas yang berkompeten dan profesional disertai pedoman yang jelas sesuai dengan asas-asas tata kelola yang baik.
“Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam pengelolaan keuangan yakni UU No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, peraturan tersebut merupakan pedoman yang jelas bagi para pengelolah keuangan, khususnya para bendahara,” jelas Sompotan.
“Pelajarilah lebih detail peraturan tersebut, sehingga pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah Kota Tomohon dapat diselenggarakan secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab” pesan Sompotan.
Sebelumnya Kabid perbendaharaan DPPKBMD Kota Tomohon John Gigir MPd selaku pihak panitia pelaksana menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan sejak tanggal 21 november 2016.
“Kegiatan ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dan Kementerian Keuangan RI yakni dengan memfasilitasi tim pengajar/narasumber selama kegiatan, dan adapun peserta kegiatan ini terdiri dari PPK dan bendahara pengeluaran SKPD dengan jumlah 75 orang,” tutup Gigir. (erl)
Komentar