TOMOHON (wartasulut.co.id)– Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tomohon Ir Feky Rumondor memimpin rapat kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait untuk membahas serta menyelaraskan rancangan regulasi daerah, Senin (24/8/2026).
Sejumlah anggota Bapemperda turut hadir, yakni Jeane D’arc Mamahit, Joice Poluan, dan Abraham Wakas. Nampak ikut dalam rapat, Sekretaris DPRD Steven Waworuntu SSTP dan Staf Ahli DPRD Boaz Wilar.
Pembahasan melibatkan sejumlah OPD yang berkaitan dengan materi rancangan regulasi, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah (PUPRD), Dinas Pariwisata Daerah, Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).
Selain itu, hadir perwakilan Dinas Kesehatan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tomohon.
Keterlibatan lintas sektor tersebut diperlukan untuk menyelaraskan substansi rancangan peraturan daerah dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Feky Rumondor mengatakan koordinasi antara legislatif dan eksekutif diperlukan dalam proses pembentukan peraturan daerah. Menurut dia, masukan dari perangkat daerah dibutuhkan untuk mengidentifikasi persoalan teknis dan memastikan rancangan regulasi dapat diterapkan.
“Koordinasi ini krusial untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi kendala teknis di lapangan, serta memastikan setiap rancangan peraturan daerah memenuhi asas legalitas dan selaras dengan program strategis Kota Tomohon ke depan,” ujar Rumondor.
Bapemperda juga mendorong agar proses pembahasan dan harmonisasi rancangan regulasi dilakukan secara terukur. Pembahasan lintas sektor diharapkan dapat menghasilkan produk hukum yang memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sejumlah rancangan regulasi tersebut berkaitan dengan berbagai bidang, termasuk infrastruktur dan tata ruang, pariwisata, pertanian dan perikanan, pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, kesehatan, pelayanan perizinan, serta kearsipan dan perpustakaan.
Bapemperda bersama Pemerintah Kota Tomohon selanjutnya akan melanjutkan proses pembahasan dan harmonisasi sesuai tahapan pembentukan peraturan daerah. (Sml)
Komentar