Komisi I DPRD Tomohon Bahas Sengketa Lahan Pekarangan di Kelurahan Matani 3

Rabu, 22 Juli 2026

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

TOMOHON (wartasulut.co.id)–Komisi I Dewan Perakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Tomohon, mengelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kota Tomohon untuk membahas sengketa lahan pekarangan di Kelurahan Matani 3, Rabu (22/7/2026).

Rapat berlangsung di Ruang Rapat 1 Kantor DPRD Kota Tomohon itu membahas dokumen administrasi, riwayat kepemilikan, serta batas fisik lahan yang menjadi objek permasalahan.

RDP dipimpin Ketua Komisi I DPRD Drs Haryanto Lasut MAP. Personil Komisi I yang hadir antaranya Jeane D’arc Mamahit, Abraham Wakas dan Joice Poluan. Dari pihak pemerintah kota hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tomohon Drs ODS Mandagi, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tomohon, Kepala Bagian Pemerintahan, serta Lurah Matani 3

Komisi I meminta keterangan dari pihak kelurahan dan perangkat daerah terkait mengenai kronologi persoalan serta upaya penyelesaian yang telah dilakukan.

Lurah Matani 3 kemudian memaparkan riwayat permasalahan dan proses mediasi yang sebelumnya dilakukan di tingkat kelurahan.

Menurut Haryanto, penyelesaian sengketa lahan harus dilakukan secara objektif dan transparan dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

Kami di lembaga legislatif bertindak sebagai fasilitator untuk menjembatani aspirasi warga. Persoalan lahan, sekecil apa pun, adalah hal yang sensitif karena menyangkut hak milik dan ketenteraman warga,” ujar Haryanto.

Ia mengatakan data administrasi di tingkat kelurahan perlu disandingkan dengan ketentuan hukum agar penyelesaian sengketa memberikan kepastian kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam RDP tersebut, Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan Setda Kota Tomohon turut memberikan penjelasan mengenai aspek hukum, batas pekarangan, proses sertifikasi, dan mekanisme mediasi formal.

Komisi I selanjutnya menjadwalkan peninjauan langsung atau on the spot ke lokasi lahan yang disengketakan di Kelurahan Matani 3.

Peninjauan itu dilakukan untuk mencocokkan dokumen administrasi dengan kondisi fisik dan batas lahan di lapangan. Hasil pemeriksaan akan menjadi bahan bagi DPRD dan pemerintah kota dalam menentukan langkah penyelesaian persoalan tersebut. (Sml)

Berita Terkait

Johnru dan Hendrik Mamuaya Berdamai
Pansus DPRD Tomohon Bahas Ranperda Perizinan
Pansus DPRD Tomohon Matangkan Materi Ranperda Kota Bunga
DPRD Tomohon Gelar RDP Darurat Perihal Dugaan Bocornya Data Warga di Scribd
Komisi III DPRD Tomohon Tinjau Kawasan PLTP Lahendong
Rumpesak: Musda Partai Golkar Kota Tomohon Segera Dilaksanakan
Ini Alasan Ketua Golkar Tomohon Dinonaktifkan
DPRD Tomohon Gelar Ibadah Rutin Berkala

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 23:16

Johnru dan Hendrik Mamuaya Berdamai

Rabu, 21 Oktober 2026 - 18:14

Pansus DPRD Tomohon Bahas Ranperda Perizinan

Selasa, 20 Oktober 2026 - 11:34

Pansus DPRD Tomohon Matangkan Materi Ranperda Kota Bunga

Senin, 19 Oktober 2026 - 11:21

Komisi III DPRD Tomohon Tinjau Kawasan PLTP Lahendong

Selasa, 13 Oktober 2026 - 21:36

Rumpesak: Musda Partai Golkar Kota Tomohon Segera Dilaksanakan

Berita Terbaru

Advertorial

DPRD Kota Tomohon Bahas Renja Tahun Anggaran 2027

Rabu, 4 Nov 2026 - 16:03

 Johnru (kanan) dan Hendrik Mamuaya (kiri) menandatangani Akta Perdamaian dihadapan Notaris

Tomohon

Johnru dan Hendrik Mamuaya Berdamai

Kamis, 22 Okt 2026 - 23:16

Tomohon

Pansus DPRD Tomohon Bahas Ranperda Perizinan

Rabu, 21 Okt 2026 - 18:14