TOMOHON (wartasulut.co.id)–Komisi I Dewan Perakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Tomohon, mengelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kota Tomohon untuk membahas sengketa lahan pekarangan di Kelurahan Matani 3, Rabu (22/7/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Rapat 1 Kantor DPRD Kota Tomohon itu membahas dokumen administrasi, riwayat kepemilikan, serta batas fisik lahan yang menjadi objek permasalahan.
RDP dipimpin Ketua Komisi I DPRD Drs Haryanto Lasut MAP. Personil Komisi I yang hadir antaranya Jeane D’arc Mamahit, Abraham Wakas dan Joice Poluan. Dari pihak pemerintah kota hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tomohon Drs ODS Mandagi, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tomohon, Kepala Bagian Pemerintahan, serta Lurah Matani 3
Komisi I meminta keterangan dari pihak kelurahan dan perangkat daerah terkait mengenai kronologi persoalan serta upaya penyelesaian yang telah dilakukan.
Lurah Matani 3 kemudian memaparkan riwayat permasalahan dan proses mediasi yang sebelumnya dilakukan di tingkat kelurahan.
Menurut Haryanto, penyelesaian sengketa lahan harus dilakukan secara objektif dan transparan dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.
Kami di lembaga legislatif bertindak sebagai fasilitator untuk menjembatani aspirasi warga. Persoalan lahan, sekecil apa pun, adalah hal yang sensitif karena menyangkut hak milik dan ketenteraman warga,” ujar Haryanto.
Ia mengatakan data administrasi di tingkat kelurahan perlu disandingkan dengan ketentuan hukum agar penyelesaian sengketa memberikan kepastian kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Dalam RDP tersebut, Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan Setda Kota Tomohon turut memberikan penjelasan mengenai aspek hukum, batas pekarangan, proses sertifikasi, dan mekanisme mediasi formal.
Komisi I selanjutnya menjadwalkan peninjauan langsung atau on the spot ke lokasi lahan yang disengketakan di Kelurahan Matani 3.
Peninjauan itu dilakukan untuk mencocokkan dokumen administrasi dengan kondisi fisik dan batas lahan di lapangan. Hasil pemeriksaan akan menjadi bahan bagi DPRD dan pemerintah kota dalam menentukan langkah penyelesaian persoalan tersebut. (Sml)







Komentar