TOMOHON (wartasulut.co.id)– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon Drs Johny Runtuwene menghadiri penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Tomohon dan Kantor Pertanahan Kota Tomohon di Command Center Tomohon, Jumat (11/9/2026).
Runtuwene mengungkapkan, mendukung kerja sama Pemerintah Kota Tomohon dan Kantor Pertanahan Kota Tomohon dalam meningkatkan pelayanan publik serta memperkuat transparansi tata kelola aset daerah.
Nota kesepakatan itu ditandatangani Wali Kota Tomohon Caroll JA Senduk dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Pertanahan Kota Tomohon Herryanto Aritonang.
Menurut Runtuwene, sinergi antara pemerintah daerah dan instansi pertanahan diperlukan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan aset daerah.
DPRD Kota Tomohon mendukung kerja sama ini. Sinergi antarlembaga diperlukan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat sekaligus memastikan pengelolaan aset daerah memiliki kepastian hukum,” kata Runtuwene.
Berdasarkan keterangan Pemerintah Kota Tomohon, nota kesepakatan tersebut mencakup empat agenda utama.
Pertama, penyelenggaraan pelayanan publik bidang pertanahan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tomohon. Integrasi layanan ini diharapkan memudahkan masyarakat mengakses layanan pertanahan dalam satu tempat.
Kedua, sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Kota Tomohon. Program ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dan legalitas aset tidak bergerak milik pemerintah daerah.
Ketiga, integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP). Sinkronisasi data pertanahan dan perpajakan diharapkan dapat mengurangi potensi ketidaksesuaian data sekaligus mendukung pengelolaan informasi pertanahan dan pajak daerah.
Keempat, pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT) sebagai basis data nilai tanah. Data tersebut dapat digunakan untuk mendukung transparansi dalam penentuan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Diketahui, kerja sama tersebut juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi Pemerintah Kota dengan Kantor Pertanahan, terutama dalam pengamanan aset daerah, pelayanan pertanahan, dan pengelolaan data yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Pemerintah Kota Tomohon dan Kantor Pertanahan Kota Tomohon.(sml)







Komentar