TOMOHON (wartasulut.co.id)– Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon melaksanakan pembahasan dengan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Daerah, serta manajemen PD Pasar Beriman, dilaksanakan di Ruang rapat 1 DPRD Kota Tomohon, Senin (20/7/2026).
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tomohon memacu pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (Ranperda) strategis bersama perangkat daerah dan jajaran manajemen PD Pasar Beriman Tomohon.
Ketua Bapemperda DPRD Ir Feky Rumondor memimpin rapat tersebut. Sejumlah anggota Bapemperda turut hadir, di antaranya Djemmy Sundah SE, Abraham Wakas, Jeane D’arc Mamahit, Vonny Mongdong, dan Joice Poluan.
Pembahasan pertama berfokus pada Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tomohon 2025–2045 bersama Dinas PUPR.
Bapemperda membahas arah pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan sektor pariwisata dalam rancangan tata ruang tersebut. Penataan ruang juga diarahkan untuk tetap memperhatikan fungsi ekologis, termasuk kawasan resapan air dan lahan pertanian produktif.
“Pengaturan ruang harus mampu menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan aspek perlindungan lingkungan, terutama kawasan resapan air dan lahan pertanian produktif yang menjadi karakteristik Tomohon,” ujar Feky.
Pembahasan selanjutnya dilakukan bersama Disperkim dengan membahas tiga materi regulasi. Pertama, penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah.
Kedua, sistem penyelenggaraan pemakaman dan pengabuan jenazah yang berkaitan dengan penataan lahan pemakaman serta standar fasilitas pengabuan jenazah.
Ketiga, pedoman pemberian nama jalan, fasilitas umum, dan penomoran bangunan gedung untuk mendukung tertib administrasi serta pemetaan wilayah.
Pada sesi terakhir, Bapemperda membahas Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Beriman bersama jajaran manajemen PD Pasar Beriman Tomohon.
Pembahasan tersebut mencakup perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Perubahan status badan hukum itu menjadi bagian dari penataan kelembagaan dan tata kelola perusahaan daerah.
Setelah rapat kerja, Bapemperda akan merangkum berbagai catatan, masukan, dan koreksi dari perangkat daerah terkait. Hasil pembahasan tersebut menjadi bahan penyempurnaan substansi dan pasal-pasal dalam draf Ranperda sebelum memasuki tahapan pembentukan peraturan daerah selanjutnya. (Sml)







Komentar