TOMOHON (wartasulut.co.id)—Wali Kota Tomohon yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Tomohon Lily Solang MM, membuka Kegiatan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2026, Senin 17 Februari 2025..
Dalam sambutannya Solang mengatakan, forum ini sangat penting dalam memastikan isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan publik dapat tertuang secara tepat dalam RKPD.
“Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Forum ini menjadi media komunikasi untuk menyepakati apa yang dapat dilakukan dan apa yang belum dapat dilakukan perangkat daerah melalui rencana kerja tahun mendatang,” ujar Lily Solang.
Lebih lanjut, Dia menekankan bahwa penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Tomohon dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi, misi, serta program strategis pemerintah daerah.
“Sekretariat Daerah Kota Tomohon menyusun rancangan Renja SKPD untuk pelaksanaan kinerja tahun 2026 dengan melibatkan forum para pemangku kepentingan guna mendapatkan masukan serta penyempurnaan substansi rancangan tersebut,” tambah Dia.
Forum ini juga berperan sebagai ajang uji publik terhadap rancangan kebijakan pelayanan perangkat daerah agar mampu menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Setiap kepala bagian memaparkan program, kegiatan, serta sub-kegiatan dari unit kerja masing-masing. Akademisi yang hadir turut memberikan masukan, saran, serta usulan guna memperkaya rancangan kerja yang disusun.
Sebagai penutup, Forum Perangkat Daerah ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara kesepakatan hasil forum oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Plt Kepala Bappelitbangda, Staf Ahli Wali Kota, serta para akademisi dan kepala bagian terkait.
Dengan adanya forum ini, diharapkan perencanaan pembangunan Kota Tomohon dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga mampu menghadirkan kebijakan yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Forum ini dihadiri oleh sejumlah akademisi, pejabat Pemkot serta stakeholder terkait. (sml)
Komentar