TOMOHON (wartasulut) — Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2017 DPRD Tomohon Konsultasi di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rabu (18/4/2018).
Konsultasi dipimpin Ketua DPRD Kota Tomohon Ir Miky JL Wenur didampingi Wakil Ketua Caroll Senduk SH dan Youddy Moningka SIP. Wenur menungkapkan sejumlah masalah yang ditemui di daerah seperti konsep pembagunan di provinsi yang tidak sinkron dengan Kota Tomohon yang berakibat rusaknya konsep pengembangan kota.
Youddy Moningka mempertanyakan program adopsi kebutuhan masyarakat yang tidak tertera dalam visi misi pemerintah daerah. Ketua Pansus Piet HK Pungus SPd mempertanyakan ditariknya sejumlah kewenangan pemerintah kota ke pemerintah provinsi antaranya Galian C yang berakibat pengawasan tidak masksimal lagi.
Hal lain yang dikemukakan para anggota Pansus seperti Jimmy Wewengkang, Djemmy Sundah SE, Harun Lullulangi dan Syenni Supit adalah soal bantuan pemeirntah provinsi yang tidak bisa digunakan, bantaun fisik pemerintah provinsi yang tidak sesuai dengan konsep pembangunan pemerintah kota dan permasalahan lainnya.
Menjawab pertanyaan pimpinan DPRD dan Pansus, Pejabat Fungsional Perencana Muda Direktorat Otonomi Daerah Kementrian PPN/Bappenas RI
Ervan Arumansyah didampingi Yuwanita Habibah yang menerima rombongan mengatakan, konteks perencanaan sudah ada, termasuk integrasi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah.
‘’Rencana pembangunan didorong sebagai sebuah kesatuan. Musrenbang adalah tahapan design untuk melahirkan atau menjembatani berbagai kebutuhan sumber daya bagi pemerintah pusat dan daerah kendati memiliki keterbatasan,’’ jelas Arumansyah.
Anggota Pansus lainnya yang ikut dalam konsultasi adalah Ladys F Turang SE, Dortje S Mandagi, Katherina L Polii SPi.
Turut mendampingi, Sekretaris DPRD Kota Tomohon Fransiskus Ferdinand Lantang SSTP, Staf DPRD Kota Tomohon dan Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA Bapelitbangda Kota Tomohon Frany Tulung SPi MT. (erl)
Komentar