TOMOHON, (wartasulut)—Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) APBD Kota Tomohon Periode Januari s/d Desember T.A. 2018, dilaksanakan di rumah dinas Wali kota, kamis (17/1/2019).
Laporan Kegiatan oleh Sekretaris Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Harny Korompis SE, mewakili ketua TEPRA Drs Gerardus Mogi .
Keberhasilan pelaksanaan anggaran memerlukan adanya sebuah pengawasan seperti yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.
Salah satu bentuk pengawasan keuangan daerah meliputi evaluasi atas pelaksanaan APBD termasuk penyerapannya oleh TEPRA. Percepatan penyerapan menjadi salah satu fokus pemerintah untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan pemerintahan yang baik, dimana diantaranya ada pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan pemerintahan.
Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak diwakili Sekot Tomohon Ir Harold Lolowang MSc membuka sekaligus memimpin rapat.
Diawal tahun ini kita harus mengevaluasi kinerja penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah selang tahun anggaran 2018 di masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan Nasional, maka kepala daerah dimintakan agar terus mengevaluasi sekaligus mencari langkah-langkah strategis dalam penyerapan dan realisasi anggaran di masing-masing daerah karena akan ada punishment and reward atas kinerja penyerapan anggaran yang dipantau langsung oleh Presiden RI melalui Sekretariat Negera dengan aplikasi Sistem Monitoring Informasi TEPRA.
“Diawal melaksanakan tugas dan tanggung jawab di tahun 2019, saya ingin menegaskan beberapa hal kepada setiap Perangkat Daerah, dalam hal ini seluruh pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran antara lain. Pertama, tahun 2019 ini adalah tahun efisiensi anggaran. Untuk itu saya ingatkan program dan kegiatan yang sifatnya terlalu seremonial agar dipertimbangkan untuk dilaksanakan, utamakan program dan kegiatan yang sifatnya prioritas. -Untuk perjalanan dinas keluar daerah akan dibatasi dengan mempertimbangkan urgenitas perjalanan dinas tersebut, termasuk jumlah personil yang melaksanakan perjalanan dinas. Kedua, khusus pelaporan capaian fisik kegiatan dan anggaran dimasing-masing perangkat daerah agar setiap bulannya dimasukan secara tepat waktu, ini akan menjadi bahan evaluasi kami terhadap kinerja masing-masing perangkat daerah,” ujar Lolowang.
“Saya berharap tim epra melaporkan kepada kepala daerah setiap bulannya sesuai amanat kepres no 20 tahun 2015 tentang tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. -Ketiga, ditahun 2019 ini, saya ingin setiap perangkat daerah memaksimalkan kinerja pelayanan publik karena dengan peningkatan kinerja masing-masing maka otomatis akan mempengaruhi pencapaian target kinerja dan anggaran setiap bulannya, tambahnya.
Tampak hadir Asisten Kesra Drs O D S Mandagi, Asisten Perekonomian Max Mentu SIP MAP, Asisten Umum Ir Corry Caroles bersama unsur kepala PD, termasuk para Camat dan Lurah se Kota Tomohon. (sml)
Komentar