TOMOHON (wartasulut.co.id)–Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tomohon mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang cadangan pangan pemerintah daerah di tengah ancaman kekeringan, kenaikan harga pangan, dan penurunan daya beli masyarakat.Evaluasi tersebut dibahas bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Tomohon dalam rapat kerja di Ruang Rapat I Kantor DPRD Kota Tomohon, Jumat (4/9/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon, Jefry Polii, SIK didampingi personil Bapemperda.
Bapemperda menilai pelaksanaan regulasi mengenai cadangan pangan perlu dipastikan berjalan efektif, terutama menghadapi musim kemarau panjang yang berdampak terhadap sektor pertanian dan ketersediaan pangan.
“Evaluasi ini penting untuk memastikan regulasi cadangan pangan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi dapat menjadi instrumen pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman kekeringan dan gejolak harga pangan,” demikian pokok pembahasan dalam rapat tersebut.
Dalam evaluasi itu, Bapemperda menyoroti tiga persoalan utama, yakni dampak kekeringan terhadap produksi pertanian, kenaikan harga pangan, dan penurunan daya beli masyarakat.
Kekeringan berpotensi mengganggu produksi sejumlah komoditas pertanian lokal. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan ketersediaan air bagi lahan pertanian.
Di sisi lain, gangguan pasokan dan distribusi pangan berpotensi mendorong kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar.
Pemerintah daerah dinilai perlu mengoptimalkan cadangan pangan, termasuk beras pemerintah, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga.
Kenaikan harga pangan juga berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Karena itu, intervensi melalui bantuan sosial pangan maupun operasi pasar menjadi salah satu opsi yang dibahas dalam rapat.
Bapemperda kemudian menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah. Salah satunya mendorong penguatan kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk Perum Bulog dan badan usaha milik daerah (BUMD), untuk mengamankan stok cadangan pangan.
Selain itu, pemerintah daerah diminta memastikan dukungan anggaran dalam APBD 2026 untuk menghadapi kemungkinan kebutuhan intervensi darurat akibat kekeringan yang berkepanjangan.
Bapemperda juga meminta Dinas Pangan Daerah melibatkan masyarakat dan pelaku usaha pangan melalui forum konsultasi publik secara berkala. Forum tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pemantauan distribusi dan ketersediaan stok pangan di lapangan.
Rapat tersebut dihadiri antara lain Dinas Pangan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah, Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah, Dinas Sosial Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, serta Perumda Pasar Beriman.(sml)







Komentar