TOMOHON (wartasulut.co.id)– Ketua DPRD Kota Tomohon Drs Johny Runtuwene menghadiri Seminar Penegakan Hukum Nasional di Gedung Sport Hall SMA Lokon St. Nikolaus Tomohon, Rabu (19/8/2026).
Seminar tersebut membahas posisi kejaksaan sebagai dominus litis serta penerapan asas lex favor reo dalam masa transisi hukum pidana.
Seminar mengangkat tema ‘Reposisi Kewenangan Jaksa sebagai Dominus Litis di Era Transisi Hukum: Implementasi Instrumen Lex Favor Reo dan Sinkronisasi Penegakan Hukum Pidana’.

Pembahasan diarahkan pada perkembangan hukum pidana dan perubahan regulasi yang berdampak terhadap proses penegakan hukum.
Salah satu materi yang menjadi perhatian ialah konsep dominus litis, yang berkaitan dengan kewenangan jaksa dalam pengendalian penuntutan perkara pidana.
Forum tersebut juga membahas penerapan lex favor reo, yakni prinsip yang mengutamakan ketentuan hukum yang lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa ketika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan.
Diskusi itu melibatkan unsur aparat penegak hukum, pemerintah, praktisi hukum, dan akademisi. Sinkronisasi antarpenegak hukum menjadi salah satu pokok pembahasan untuk mendukung proses peradilan pidana yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Johny Runtuwene yang akrab disapa Jonru mengatakan DPRD Kota Tomohon mendukung upaya penegakan hukum yang memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat.
“DPRD Tomohon berkomitmen penuh mendukung setiap upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Sinergi antara jajaran pemerintahan, aparat penegak hukum, dan sektor pendidikan seperti ini sangat vital untuk menciptakan kepastian hukum yang sehat di daerah,” ujar Johny.
Menurut dia, keterlibatan sektor pendidikan dalam forum hukum juga dapat menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman mengenai hukum kepada generasi muda dan kalangan akademisi.
Seminar tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tomohon, praktisi hukum, akademisi, dan sejumlah undangan.
Kegiatan ini menjadi forum pertukaran pandangan mengenai perkembangan hukum pidana nasional, khususnya dalam menghadapi perubahan regulasi dan kebutuhan sinkronisasi dalam penegakan hukum. (Sml)







Komentar