TOMOHON (wartasulut.co.id)– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, di Ruang sidang Kantor DPRD Tomohon, Senin (10/8/2026).
Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Drs Johny Runtuwene didampingi oleh dua Wakil Ketua DPRD Donald Pondaag dan Jefry Polii SIK.
Kehadiran Wali Kota Caroll JA Senduk SH dan Wakil Wali Kota Sendy GA Rumajar SE MIKom semakin menegaskan sinergi yang kuat antara pihak eksekutif dan legislatif demi kesejahteraan masyarakat.
Penandatanganan kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS ini bukan sekadar urusan administrasi biasa, melainkan babak awal dalam penyusunan Perubahan APBD (APBD-P) 2026. Dokumen fiskal ini nantinya menjadi kompas utama untuk menyesuaikan kebijakan pendapatan, belanja, hingga pembiayaan daerah agar tetap seirama dengan kondisi ekonomi, sosial, dan kebutuhan pelayanan publik terkini.
Wali Kota Caroll menjelaskan bahwa langkah ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi berbagai perubahan di tahun anggaran yang sedang berjalan.
“Perubahan KUA dan perubahan PPAS pada hakikatnya merupakan instrumen untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan arah keuangan daerah berdasarkan perkembangan yang terjadi sepanjang tahun berjalan,” ungkapnya.
Bagi Caroll, urusan anggaran ini bukan sekadar utak-atik angka di atas kertas. Pemerintah daerah harus memastikan kebijakan fiskal yang diambil tetap responsif, sesuai dengan kemampuan kantong daerah, dan yang paling utama, bisa langsung menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di lapangan.
Banyak faktor yang melatarbelakangi pengajuan perubahan ini, mulai dari dinamika perekonomian, pergeseran pendapatan daerah, hingga penyesuaian kebijakan dari pemerintah pusat maupun Provinsi Sulawesi Utara.
Caroll pun mengapresiasi kerja keras DPRD Tomohon yang telah memberikan banyak masukan, saran, dan koreksi yang membangun hingga kesepakatan ini bisa diraih.
“Kesepakatan ini menjadi landasan penting bagi Pemerintah Kota Tomohon dalam penyesuaian terhadap kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah,” jelas sang Wali Kota.
Tak ingin momentum ini kendur, Caroll langsung memberikan instruksi tegas kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta seluruh kepala perangkat daerah untuk mengawal proses ini dengan cermat. Mulai dari verifikasi, sinkronisasi, hingga proses input data anggaran harus dilakukan tanpa celah.
“Seluruh perangkat daerah juga harus memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam perubahan APBD benar-benar siap dilaksanakan dan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang tersedia,” tegasnya lagi.
Rapat paripurna ini juga dihadiri oleh para anggota DPRD Kota Tomohon, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat Pemkot.
Setelah ketuk palu kesepakatan ini, Pemkot Tomohon akan langsung tancap gas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Dokumen ini yang nantinya menjadi modal utama penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD 2026 sebelum akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). (Sml)







Komentar