AIRMADIDI (wartasulut) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Ir Jemmy H Kuhu MA mengatakan bahwa Pemkab Minut siap mendukung program kerjasama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dimana, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kepala BSSN, Djoko Setiadi, telah melakukan penandatanganan pembaharuan nota kesepahaman, terkait perlindungan keamanan data kependudukan dari serangan siber, di Kantor BSSN, Jakarta Selatan, Senin (19/11/2018) lalu.

“Apa yang telah diprogramkan oleh Kemendagri tentunya harus didukung oleh daerah, dilaksanakan dengan baik oleh seluruh provinsi kabupaten kota termasuk juga Minut. Nota kesepahaman yang telah ditandatangani ini merupakan pedoman perencanaan dan persiapan pelaksanaan kerja sama antara Kemendagri dan BSSN terkait keamanan teknologi informasi dan komunikasi dalam lingkup Kemendagri dan pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan KTP elektronik dalam lingkup tugas BSSN,” kata Kuhu.

Dia juga menjelaskan, bahwa sesuai dengan realese dari Kemendagri, BSSN sebagai instansi pemerintah memiliki tugas dan wewenang dalam keamanan siber dan persandian siap memberikan dukungan pengamanan e-government pada instansi pemerintah pusat dan daerah serta pengamanan teknologi informasi lainnya di dunia siber.

“Keamanan siber merupakan prioritas yang memegang peranan penting dalam keberlangsungan sebuah sistem teknologi di ruang siber. Dalam menjaga keamanan siber dan persandian nasional, BSSN tidak dapat berdiri sendiri, namun perlu keterlibatan dan kolaborasi komponen bangsa untuk membangun ekosistem siber yang aman dan kondusif,” jelasnya.

Ditambahkannya, sebagai bentuk kolaborasi, maka dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara BSSN dan Kemendagri. Data kependudukan KTP elektronik sudah semakin luas digunakan. BSSN mendukung Kemendagri, yaitu fokus pada keamanan data yang dibutuhkan agar tetap dapat menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Komitmen bersama tersebut diharapkan dapat membuka berbagai peluang kerja sama penyelenggaraan tugas pembangunan nasional dan menjaga kedaulatan negara dari potensi ancaman khususnya terkait dengan aspek keamanan informasi baik untuk saat ini maupun di masa mendatang,” tukas Kuhu. (lee)